AREA II PENATAAN TATALAKSANA

AREA II PENATAAN TATALAKSANA

Penataan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur yang jelas serta terukur pada Zona Integritas menuju WBK.

Target yang ingin dicapai:

Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen di Pengadilan Agama Kota Banjar menuju WBK
Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen Pengadilan Agama Kota Banjar menuju WBK.
Meningkatnya kinerja menuju WBK.

Untuk mencapai target tersebut Pengadilan Agama Kota Banjar melakukan upaya dengan indikator-indikator sebagai berikut :

Membuat SOP yang mengacu pada bisnis proses
Membuat SOP turunan yang diterbitkan oleh pusat
Membuat SOP inovasi.Kegiatan tersebut dilengkapi dengan dokumen bisnis proses pusat, SOP pusat, SOP Inovasi
Memastikan pelaksanaan tugas pegawai sesuai SOP dengan memasang informasi tentang alur atau prosedur layanan. Kegiatan ini juga dilengkapi dengan pemasangan alur prosedur layanan dan foto-foto kegiatan.
Melakukan evaluasi SOP.
Membuat laporan hasil evaluasi SOP
E-Office.
Pengukuran indikator ini dengan mengacu:

- sistem pengukuran kinerja unit melalui aplikasi E-Monev, SIPP, dan Komdanas

- sistem pengukuran inndividu melalui jurnal harian melaui aplikasi E-LLK

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung aplikasi E-Monev, SIPP, Komdanas dan E-LLK.
Memastikan manajemen SDM dengan menggunakan Aplikasi SIKEP.
Pelayanan publik berbasis aplikasi : penggunaan IT di PTSP, SIPP, Antrian Sidang, Aplikasi PNBP Online, adanya Website dan adanya Sosial Media (FB, IG, Youtube).Kegitan tersebut dilengkapi dengan data pendukung: Capture Website, aplikasi layanan dan media sosial.
Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pemanfaatan teknologi informasi per6 bulan. Kegiatan tersebut dilengkapi dengan undangan, notulen, daftar hadir, foto-foto dan dokumen monitoring.
Keterbukaan informasi publik. Indikator yang dilakukan yang mengacu pada kebijakan tentang keterbukaan informasi publik yang sudah di terapkan di pengadilan Agama Kota Banjar meliputi:

- Menyiapkan informasi dengan berbagai infrastruktur dan konten yang memadai, disertai sikap dan keterbukaan. Prosedur yang memadai dengan indikasi memiliki website yang mudah diakses

- Menerapkan keterbukaan informasi publik meliputi persyaratan berperkara, alur berperkara, papan panjar biaya perkara melalui spanduk/banner , website dan media sosial.

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung: Capture anggaran DIPA di Website, Capture spanduk, Website dan Medsos.

12. Monitoring dan evaluasi.

- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan informasi publik. Membuat laporan hasil monitoring yang di dukung dengan undangan, notulen, daftar hadir, foto-foto dan dokumen laporan.

Adapun eviden untuk mencapai target-target adalah sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KERJA	DOKUMEN PENDUKUNG WBK	DOKUMEN PENDUKUNG WBBM
1	SOP Kegiatan utama	Bisnis proses manajemen/kepaniteraan/kesekretariatan	dokumen SOP satker dan dokumen SOP Inovasi yang ditandatangani Pimpinan
		SOP kepaniteraan/kesekretariatan	SOP telah diterapkan dan telah dilakukan inovasi atas penerapan SOP
		Monev hasil evaluasi/inventarisir SOP lama dan baru	SOP telah dievaluasi dan dilakukan review SOP
2	E-Office	Printscreen SIPP, RKAKL, SAIBA, Persediaan, Monev PTA Jabar	Pengkukuran Kinerja melalui Aplikasi dan Telah Melakukan Innovasi
		Memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi	Operasionalisasi Manajemen SDM melalui Aplikasi dan Telah Melakukan Innovasi
		Teleconference, Notifikasi Perkara, Social media PA Kota Banjar	Pelayanan Publik Menggunakan Teknologi Informasi dan Telah Melakukan Innovasi
		Laporan hakim pengawas bidang terkait pengawasan TI (tiap bulan)	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan TI dilakukan secara bulanan
3	Keterbukaan Informasi Publik	SK tim ppid, meja123, meja informasi dan pengaduan	Keterbukaan Informasi Publik telah diterapkan
3	Keterbukaan Informasi Publik	laporan ppid, meja123, meja informasi dan pengaduan serta laporan Hawasbid (tiap bulan)	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Typography Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan Agama Kota Banjar terdiri dari 2 jenis yaitu Prosedur Biasa dan Prosedur Khusus Untuk lebih jelas mengenai tata cara permohonan informasi pada Pengadilan Agama Kota Banjar dapat diklik pada tombol dibawah ini.

Selanjutnya

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Colors Sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pengadilan Agama Kota Banjar memberikan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).