AREA IV PENGUATAN AKUNTABILITAS

AREA IV PENGUATAN AKUNTABILITAS

Penguatan akuntabilitas kinerja bertujuan untuk meningkatkan kapasistas dan akuntabilitas kinerja Pengadilan Agama Kota Banjar.

Target yang ingin dicapai pada area ini adalah:

Meningkatnya kinerja instansi pemerintah
Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah.

Atas dasar tersebut maka, untuk mengukur pencapaian program ini digunakan indikator-indikator sebagai berikut:

1. Adanya keterlibatan pimpinan.

- Pimpinan harus terlibat secara langsung saat penyusunan perencanaan.

Melaksanakan rapat perencanaan kegiatan dan anggaran yang dipimpin oleh ketua Pengadilan Agama Kota Banjar.

Kegiatan tersebut didukung: undangan, notulen, daftar hadir, foto rapat dan dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran

- Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan penetapan kinerja, perjanjian kinerja, melalui rapat penetapan IKU yang berorientasi hasil kepada masyarakat/anggota yang dipimpin. Kegiatan tersebut didukung undangan, notulen, daftar hadir, foto rapat, dan dokumen perjanjian kinerja.

- Piminan harus selalu memantau capaian kinerja secara berkala setiap bulan yang di pimpin oleh ketua pajs. Kegiatan tersebut dilengkapi data dukung: berupa undangan, notulen, daftar hadir, foto rapat dan dokumen pemantauan capaian kinerja setiap bulan.

2. Pengelolaan akuntabilitas kinerja

- Membuat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek(renja tahunan), rencana strategis (renstra) 5 tahunan

- Memiliki dokumen perencanaan kerja jangka pendek dan rencana strategis serta penetapan kinerja. Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung dokumen renja, dokumen renstra, dan dokumen penetapan kinerja.

- Dokumen perencanaan harus berorientasi kepada hasil meliputi:

a. Membuat turunan renja yang mendukung peningkatan pelayanan public(penetapan standar layanan, budaya layanan prima, survey kepuasan masyarakat).

b. Membuat turunan renja yang mendukung kegiatan anti korupsi (pengendalian gratifikasi penerapan SPIP, pengaduan masyarakat, WBS). Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung: dokumen turunan renja yang mendukung peningkatan layanan publik dan mendukung kegiatan anti korupsi.

- Indikator kinerja utama (IKU)

a) Memiliki IKU yang ditetapkan organisasi.

b) Membuat IKU tambahan sesuai dengan karakteristik satuan kerja yang mendukung peningkatan pelayanan public. Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung: dokumen IKU dan IKU tambahan.

c) Indikator kinerja utama telah dilaksanakan dengan prinsip SMART. kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung dokumen IKU tambahan dengan prinsip SMART.

d) Laporan kinerja disusun tepat waktu.

Menyusun LKJIP secara tepat waktu(bulan Februari pada tahun berikutnya). Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung dokumen LKJIP, surat permintaan LKJIP.

e) Laporan kinerja harus memberikan informasi tentang LKJIP yang memberikan informasi tentang kinerja. Kegiatan tersebut dilengkapi data dukung berupa dokumen LKJIP

f) Upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja

Melakukan upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja dengan mengikut sertakan pegawai dalam bintek/sosialisasi penyusunan LKJIP. Kegiatan tersebut dilengkapi data dukung dokumen laporan bintek/diklat/sosialisasi penyusunan dokumen LKJIP.

g) Pengelolaan akuntabilitas kinerja oleh SDM yang kompeten:

Menempatkan pegawai yang memiliki kompetensi pada bidang pengelolaan akuntabilitas.

1. Personil pengelolaan akuntabilitas telah memiliki sertifikat piagam penyusunan LKJIP.

2. Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung daftar pegawai yang telah mengikuti diklat.

Adapun eviden untuk mencapai target-target adalah sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KERJA	DOKUMEN PENDUKUNG WBK	DOKUMEN PENDUKUNG WBBM
1	Keterlibatan pimpinan	Undangan, Notulen Rapat, Daftar Hadir, Foto rapat Penyusunan Perencanaan	Undangan, Notulen Rapat, Daftar Hadir, Foto rapat Penyusunan Perencanaan
		Undangan, Notulen Rapat, Daftar Hadir, Foto rapat Penyusunan SAKIP	pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan penetapan kinerja
		Undangan, Notulen Rapat, Daftar Hadir, Foto rapat Pembinaan Tentang One Day Publish	pimpinan telah mengadakan pemantauan capaian kinerja secara berkala dengan rapat pembinaan data dukung berupa undangan, notulen, daftar hadir
2	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	Rencana kerja 2019 s.d 2020, presentase perkara, Perjanjian kerja 2019 s.d 2020	dokumen renstra, renja dan penetapan kinerja tahun 2021
		Lampiran RKT, Renstra, SKP Dll. Laporan Hasil Penilaian SAKIP dari Tingkat Banding(BB=>A)	Dokuemn rencana aksi, RKAKL, Reviu Renstra, RKT, PKT, LKJIP
		Lampiran IKU	unit kerja telah menyusun IKU tahun 2021
		Lampiran IKU/IndikatorSMART	Unit kerja telah menyusun review IKU tahun 2021
		Dok. LKJiP 2019, Rencana kerja, IKU dan akuntabilitas kerja	Unit kerja telah menyusun laporan tahunan secara tepat waktu serta dokumen pengiriman LKjIP
		Evaluasi LKJIP	unit kerja telah menyusun laporan tahuan dengan memberikan informasi tentang kinerja
		Dokumen Pemanggilan Sertifikasi pelatihan PPK wilayah Jakarta, Banten dan Jabar Tahun 2020	unit kerja telah mengusulkan tim penyusun SAKIP mengikuti Bimtek data dukung berupa surat tugas dan sertifikat bimtek
		Dok. Sertifikat, materi pendidikan dan pelatihan dan SK KPA Kota Banjar	unit kerja telah membentuk Tim Sakip yang kompeten

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Typography Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan Agama Kota Banjar terdiri dari 2 jenis yaitu Prosedur Biasa dan Prosedur Khusus Untuk lebih jelas mengenai tata cara permohonan informasi pada Pengadilan Agama Kota Banjar dapat diklik pada tombol dibawah ini.

Selanjutnya

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Colors Sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pengadilan Agama Kota Banjar memberikan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).