jadwalsidang jadwalsidang jadwalsidang jadwalsidang jadwalsidang jadwalsidang

Artikel Pengadilan

AREA VI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Target yang akan dicapai :

1. Meningkatnya kualitas layanan publik (lebih cepat, murah, aman dan lebih mudah dijangkau)

2. Meningkatnya jumlah unit layanan yang memperoleh standarisasi layanan(layanan internasional)

3. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Atas dasar hal tersebut terdapat beberap indicator yang perlu dilakukan untuk menerapkan peningkatan kualitas pelayanan publik yaitu:

a) Standar pelayanan

1) Terdapat standar pelayanan

Menyusun standar pelayanan sesuai dengan peraturan menteri PAN RB nomor 15 2014.

2)  Standar pelayanan telah dimaklumatkan dengan cara:

a. Membuat standar maklumat layanan

b. Melakukan pemasangan maklumat standar pelayanan di tempat pelayanan

3) Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan

4) Melakukan reviu dan perbaikan atas standar layanan dan SOP.

Kegiatan kegiatan tersebut dilengkapi data dukung berupa: dokumen standar layanan, capture maklumat standar layanan di tempat layanan, dokumen SOP pelaksanaan standar layanan, dokumen reviu dan perbaikan atas standar layanan dan SOP.

b) Budaya pelayanan prima

1) Telah dilakukan sosialisasi upaya penerapan budaya pelayanan prima kepada pegawai

2) Telah dilakukan informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media, baik media cetak papan pengumuman, media social, website dll.

3) Telah terdapat sistem punishment(sanksi) dan reward(penghargaan) bagi pelaksana layanan serta memberikan kompensasi kepada penerima layanan bila layanan yang diberikan tidak sesuai standar

Kegiatan-kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung berupa: dokumen sosialisasi pelayanan prima (undangan daftar hadi notulen foto sosialisasi capture sarana informasi layanan, sistem reward dan punishment), dokumen penghargaan bagi pegawai teladan dan dokumen hukuman disiplin sebagai punishment serta kompensasi kepada penerima layanan.

c) Sarana layanan terpadu/terintegrasi

1) Menyediakan layanan tepadu (pembayaran layanan melalui simponi aplikasi simari antara UPT dan mahkamah agung)

2) PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) 

d) Terdapat inovasi dalam layanan

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data: Berupa capture aplikasi layanan terpadu dan foto PTSP, capture inovasi pada area layanan.

e) Penilaian kepuasan terhadap pelayanan

1) Untuk mengetahu tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh unit layanan maka perlu melakukan survey kepuasan masyarakat(SKM setiap 6 bulan).

2) Hasil survey dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat melalui website, media social, dan banner/spanduk

3) Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat dengan melakukan perbaikan layanan

Kegiatan-kegiatan tersebut diatas dilengkapi dengan data dukung: dokumen laporan survey, capture foto tentang pelaksanaan survey dan hasil survey, dokumen laporan perbaikan layanan sebagai tindak lanjut dari survey kepuasan masyarakat.

Adapun eviden untuk mencapai target-target tersebut adalah sebagai berikut:

  Pergantian Petugas, perbaikan telepon/adakan rapat pembahasan hasil survey masyarakat

NOINDIKATOR KERJADOKUMEN PENDUKUNG
1    Standar Pelayanan    1. KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 144/KMA/SK/VIII/2007 TAHUN 2007 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI DI PENGADILAN
2. KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 1-144/KMAlSKl1I2011 TENTANGPEDOMAN PELAYANAN INFORMASI D1 PENGADILAN
3. KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 026/KMA/SK/II/2012 TENTANG STANDAR PELAYANAN PERADILAN
4. KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA NOMOR : 003.a/DJA/SK/I/2015 TENTANG PEDOMAN PELAYANAN INFORMASI MELALUI WEBSITE DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA
5. SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA BANJAR NOMOR : W10-A24/1249/HK.05/IX/2019 TENTANG STANDAR PELAYANAN PERADILAN PADA PENGADILAN AGAMA KOTA BANJAR
6. KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA NOMOR : 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 TENTANG PEDOMAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA
1. maklumat pelayanan sudah ditampilkan pada website Pengadilan Agama Kota Banjar
2. maklumat pelayanan sudah juga sudah diumumkan dalam bentuk banner dan dapat di lihat oleh pengguna layanan
- Dalam melayani para pencari keadilan, ada 77 SOP yang diterapkan di Pengadilan Agama Kota Banjar, termasuk SOP inovasi yaitu SOP pemeriksaan saksi dengan teleconference
1. SK Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor : W10-A24/351/Kp.04.6/VII/2019 tentang penunjukan tim evaluasi SOP Pengadilan Agama Kota Banjar
2. sudah ada undangan rapat untuk reviu SOP
3. Daftar hadir rapat dan notulen serta poto kegiatan rapat membahas reviu SOP tersebut
2     Budaya Pelayanan Prima     - undangan, daftar hadir kegiatan pelatihan, notulen dan poto kegiatan
- dalam sosialisasi tersebut dilatih untuk menerapkan budaya 3S(SENYUM, SAPA, SALAM) dan 5R(RINGKAS, RAPI, RESIK, RAWAT DAN RAJIN)
1. website
2. visualisasi berupa banner-banner yang dipasang ditempat yang dapat di lihat oleh pengguna layanan
3. media sosial, yaitu Facebook, Instagram dan Youtube
1. SK Ketua PA Kota Banjar tentang pembagian reward bagi hakim, pegawai dan tenaga kontrak, piagam penghargaan dan poto penghargaan
2. undangan, daftar hadir dan notulen dalam rapat usulan pegawai teladan
3. SK Ketua PA Kota Banjar Nomor W10-A24/318/Kp.04.6/ii/2020 tentang penetapan agen perubahan pada Pengadilan Agama Kota Banjar tahun 2020
4. SK Pemberhentian JSP, BAP Teguran, SK teguran tertulis
1. SOP PTSP,
2. SK TIM PTSP
3. ALUR PTSP
4. WEB DAN POTO RUANGAN PTSP
1. SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA BANJAR NOMOR W10-A24/92/KS.00/I/2020 TENTANG PENETAPAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK
2. INOVASI FREE WIFI bagi para pencari keadilan
3. INOVASI POJOK LITERASI
4. INOVASI TEMPAT CUCI TANGAN DI HALAMAN BELAKANG PA KOTA BANJAR
5. INOVASI LAYANAN INFORMASI MELALUI MEDIA SOSIAL (FACEBOOK, INSTAGRAM DAN YOUTUBE)
3    Penilaian kepuasan terhadap pelayanan   1. KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA BANJAR NOMOR W10-A24/1449/OT.00/III/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
2. JADWAL PELAKSANAAN SURVEI
3. LAPORAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
Hasil Survey bisa diakses masyarakat melalui website
1. UNDANGAN, DAFTAR HADIR DAN NOTULEN DALAM RAPAT TINDAK LANJUT SKM
2. POTO KEGIATAN RAPAT
3. RENCANA AKSI UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN

Indikator hasil(40%)

Pembangunan zi menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani focus pelaksanaan reformasi birokrasi tertuju pada 2 sasaran utama yaitu

  1. Terwujudnya Aparatur Pengadilan Agama Kota Banjar yang bersih dan bebas dari KKN diukur dengan menggunakan ukuran:
    1. Nilai persepsi korupsi(survey eksternal)
    2. Presentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan(TLHP)
  2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat diukur melalui nilai persepsi kualitas pelayanan (survey eksternal).

Nilai Hasil Survei Eksternal Kulaitas Pelayanan 3,86

By Top Management Pengadilan Agama Kota Banjar